Berikut adalah beberapa kontroversi yang melibatkan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi juga memberikan tanggapannya terkait berbagai kontroversi yang baru-baru ini melanda dirinya.
Kontroversi tersebut bermula dari saran yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri terkait dewan penggemuk putra mereka, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
Selanjutnya, terdapat dugaan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto diatur oleh Jokowi sehingga ia disebut sebagai presiden boneka.
Selanjutnya, banyak dugaan tentangijazah palsu, khususnya ijazah yang berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGMM).
Baru-baru ini, meme mengenai Prabowo dan Jokowi yang digambarkan sedang berciuman dan dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), telah diunggah oleh seorang mahasiswi dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (ITB). Mahasiswinya tersebut memiliki inisial SSS.
Meme Prabowo Jokowi
Mengenai responnya tentang meme Prabowo-Jokowi yang tampak tidak pantas, Jokowi menganggap itu sebagai perilaku yang melebihi batasan.
Menurut Jokowi, kebebasan berekspresi di dalam demokrasi tidak boleh membenarkan perilaku tersebut.
"Ya itu berdemokrasi di era digital. Tapi menurut saya sudah kebablasan. Sudah kebangeten,” ungkapnya saat ditemui di Ayam Goreng Kartini, Rabu (14/5/2025).
Adapun SSS ditangkap di indekosnya di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Namun belakangan ia dilepas karena pihak istana memutuskan untuk melakukan pembinaan. Jokowi pun mendukung langkah ini.
"Ya itu saya kira baik-baik saja,” jelasnya.
Meski begitu, ia ingin agar insiden ini menjadi sebuah peringatan bahwa demokrasi tetap ada batasnya.
“Ya tapi untuk peringatan. Jadi peringatan untuk kita semua. Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Ada batasnya,” jelasnya.
Dia juga menyatakan tidak akan mengambil tindakan untuk menjatuhkannya sebagai terdakwa kepada SSS. Dia mendukung upaya istana dalam memberikan pendampingan.
“Oh, bukannya mempidanakan. Sudah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan bimbingan terlebih dulu," jelasnya.
Tudingan Ijazah Palsu
Mengenai tuduhan tentang diploma palsu yang dialamatkan padanya, Jokowi menyatakan bahwa hal itu membuatnya merasa tersinggung dan dihinakan.
Sehingga, dia memutuskan untuk melaporkan sejumlah orang yang menudingnya menggunakan ijazah palsu, termasuk pakar telematika Roy Suryo.
Dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, Jokowi menyebut beberapa orang tersebut telah melakukan pencemaran nama baik.
"Ini kan bukan obyek penelitian. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya," kata Jokowi kepada wartawan di kediamannya di wilayah Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (5/5/2025) siang
"Ya, nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita semua," tambahnya.
Lalu Jokowi menilai, yang dibutuhkan negara di tengah tantangan global saat ini ialah kekompakan.
"Saya rasa, pada hari ini, menghadapi cobaan global yang amat sulit, bangsa kita memerlukkan keterpaduan dan kebersamaan untuk menegakkan persatuan dan kerjasamanya. Terlebih lagi para tokoh dari segala lapisan masyarakat harus bersatu guna mengatasi kesulitan besar yang dijumpai oleh setiap negeri kami." Katanya.
Sebutan Prabowo Boneka Jokowi
Jokowi memberikan tanggapannya terhadap klaim yang mengatakan Prabowo adalah presiden boneka.
Mantan Wali Kota Solo tersebut dengan tegas menyangkal dan menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah memintanya untuk memberi saran atau usulan.
"Tidak, tidak pernah meminta saran. Hanya saja berkomunikasilah contohnya melalui telpon pada tengah malam untuk menyampaikan salaman Tahun Baru. Lalu panggilan video untuk ucapkan selamat Idul Fitri. Selain itu, sama sekali tidak ada," jelasnya ketika ditemui dirumahnya, Rabu (7/4/2025).
Jokowi mengatakan bahwa Prabowo mempunyai kekuatan dalam hal kepemimpinan, namun karena itu dia dapat dengan mudah dipengaruhi atau dimanipulasi oleh pihak lain, bahkan mungkin juga dirinya sendiri.
"Tidak ada. Tidak ada. Sebab apa yang kubaca tentang kepemimpinan Bapak Prabowo ialah kepemimpinan yang tangguh. Dia mempunyai visi yang solid, mengedepankan keteladanan dengan tegas, dan rancangan-rancangannya pun sangat terperinci. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perencanaannya juga dilakukan secara efisien," ungkapnya.
Dia menganggap bahwa Prabowo tidak hanya berbicara dengan dirinya sendiri, namun juga dengan para mantan presiden lainnya, dan ini merupakan suatu hal yang normal.
“Bahwa berkomunikasi beliau dengan mantan presiden, kan juga tidak hanya dengan saya. Dengan Ibu Megawati, Pak SBY, kan juga berkomunikasi,” tuturnya.
Dia juga mengelak tentang pertemuan yang kerap dilakukan dengan Prabowo. Menurut Jokowi, ia terakhir kali bertemu dengan Prabowo pada bulan Ramadhan kemarin.
“Saat diundang beliau buka puasa di istana,” jelasnya.
Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini bahwa Prabowo merupakan presiden boneka.
Menurut dia, Prabowo mempunyai visi yang solid.
"Jangan membayangkannya demikian. Sebab ia mempunyai kekuatan kepemimpinan yang luar biasa dan visi yang teguh. Visi tersebut sungguh mantap bagi negeri kita," katanya.
Usulan Pemakzulan Gibran
Jokowi sudah menanggap tentang ide memukulkan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden Republik Indonesia.
Diketahui, usulan penggantian wakil presiden menjadi satu dari delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri.
Jokowi mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden secara legal melalui pemilihan umum dan memenangkan posisi tersebut berkat dukungan serta mandat dari masyarakat.
“Ya itu semua orang udah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka telah mendapatkan mandat oleh rakyat lewat pemilihan umum,” kata Jokowi dilansir Tribun Solo, Senin (5/5/2025).
Terkait pemakzulan, Jokowi menyebut hal ini sudah ada aturannya dalam konstitusi, yakni Pasal 7A Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Pasal itu menyatakan bahwa kepala negara dapat diproses hukuman apabila benar-benar sudah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.
Antara lain dengan mengkhianati sumpah jabatan, tindakan suap lobi, melakukan kejahatan serius lainnya, atau perilaku yang mencemarkan nama baik serta jika ternyata sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Oleh karena itu, apabila berencana untuk melaksanakan protes politik, Jokowi menyarankan supaya dilakukan secara mematuhi undang-undang dasar.
“Ya kan kalau korupsi, berbuat tercela, dan yang lain-lainnya. Sesuai konstitusi aja. Sudah jelas dan gamblang,” jelas Jokowi.
Meski demikian, Jokowi tetap menganggap usulan Purnawirawan TNI soal pemakzulan Gibran ini sebagai aspirasi.
Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, adanya usulan atau aspirasi ini memang diperbolehkan.
"Itu sebatas suatu harapan. Usul tersebut boleh-boleh saja di negara demokrasi seperti yang kita miliki. Hal itu tidak masalah jika ada wacana mengenai purnawirawa TNI. Ini adalah hal lumrah dalam sebuah demokrasi," tambah Jokowi.
(Tribunnews.com/Rizki/Faryyanida Putwiliani) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)
Artikel ini sudah dipublikasikan di Tribunnews.com denganjudul Respon Jokowi terhadap 4 Kontroversi Mengenainya, Meliputi Ijazah, Meme, dan Gelar Prabowo sebagai Boneka
Social Plugin