, Jakarta - Pemerintah telah membuka blokir anggaran Yang tadinya diajukan oleh 99 kementerian dan lembaga (K/L) senilaiRp 86,6 triliun akhirnya disetujui setelah penyelesaian proses penghematan anggaran sesuai InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memberikan keterangan dalam acara APBN KiTa bulan April 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis lalu, menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto tentang pengerjaan Inpres itu. Pelaporan ini dilakukan tanggal tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh lima.
Selanjutnya, Menteri Keuangan menanyakan izin Presiden guna merevisi alokasi dana, mentransfer beberapa pos biaya, melepaskan pembatasan, dan menerapkan sejumlah tindakan tambahan sehingga pengeluaran instansi pemerintah bisa semakin terarah sesuai kebutuhan utama negara.
"Jika jumlahnya mencapai Rp86,6 triliun dan pemblokiran telah dibuka, maka transaksi dapat berlanjut," jelas Suahasil, sebagaimana ditulis di sumber tersebut. Antara .
Berikut adalah detail mengenai pembukaan blokir: terdapat dana senilai Rp33,11 triliun yang telah disalurkan untuk melakukan restrukturisasi di 23 kementerian/lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih. Sementara itu, jumlah lainnya sebesar Rp53,49 triliun dipergunakan untuk membongkar penghambatan anggaran bagi 76 unit kerja pemerintahan. Data ini merefleksikan kondisi per 25 April tahun 2025. Dengan adanya tindakan tersebut, serapan dari total anggaran belanja oleh berbagai kementerian dan lembaga juga semakin naik semenjak bulan Maret.
Sepanjang Maret, jumlah pembelanjaan dari departemen dan badan pemerintahan telah mencapai angka Rp113,6 triliun, melampaui total pengeluaran selama dua bulan awal tahun ini. "Inilah yang kita namakan percepatan dalam hal pengadaan," jelas Suahasil.
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa total pengeluaran dari K/L yang baru atau departemen hasil restrukturisasi untuk bulan Februari sebesar Rp 5,2 triliun dan meningkat di Maret hingga Rp 24,7 triliun. Sementara itu, anggaran bagi K/L lainnya tercatat senilai Rp 22,8 triliun pada Februari; setelah pemblokiran dibuka, jumlah tersebut meroket menjadi Rp 171,3 triliun di bulan berikutnya.
Mengapa pemerintah memblokir dana dalam anggaran tersebut?
Sekilanya, Presiden Prabowo Subianto sudah merilis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menuntut pengurangan anggaran belanja pemerintah sebanyak Rp306,69 triliun.
Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kinerja pengeluaran pemerintah sambil mentransfer anggaran ke proyek-proyek penting, termasuk menyediakan makanan bernutrisi secara cuma-cuma bagi lebih dari 82 juta pelajar dan wanita hamil. Akan tetapi, tindakan tersebut pun menimbulkan diskusi tentang implikasi yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara.
Pengurangan anggaran yang direncanakan mencakup pengefektifan belanja kementerian/lembaga senilai Rp256,1 triliun dan reduksi transfer ke daerah sebanyak Rp50,5 triliun. Upaya menghemat biaya difokuskan pada pemangkasan belanja operasional termasuk kunjungan dinas luar negeri, pembelian perlengkapan perkantoran, serta pemanfaatan AC dalam gedung.
Sejumlah departemen menderita pengurangan signifikan, termasuk Departemen Publik Works yang mendapat potongan dana mencapai 70%, dan Departemen Koordinasi Urusan Ekonomi yang harus berkurang sebanyak 52%.
Kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi biaya-biaya yang kurang penting, menjauhi pembengkakan anggaran seperti perjalanan dinas berlebihan dan upacara formal yang tak memberikan hasil, sementara itu juga akan menyalurkan penggunaan dana pemerintah kepada proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Presiden memerintahkan untuk melakukan perubahan alokasi dana ke sektor-sektor yang memiliki dampak lebih besar. Sesuai dengan keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Prabowo berharap bahwa belanja pemerintah harus diarahkan terhadap percepatan perkembangan ekonomi, meningkatnya efisiensi kerja, pembentukan lapangan pekerjaan baru, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, memperoleh devisa, atau mengurangi pengeluaran devisa, serta mendorong industrialisasi untuk proses hilirisasi adalah beberapa poin yang akan kami koordinasikan dan implementasikan dalam waktu satu bulan ke depan," jelas Sri Mulyani.
Melyinda Dwi Puspita turut serta menulis artikel ini.
Social Plugin