Percepat Pembangunan Infrastruktur dengan Kerjasama Multipihak

KASONGAN, .CO – Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan sekali lagi mengadakan perjanjian kerjasama dengan sektor bisnis terkait pengadaan dana dari skema tanggung jawab sosial korporasi (CSR) untuk proyek pembangunan jalan serta jembatan.

Rapat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Bupati diketuai oleh Bupati Katingan Saiful serta dihadiri beberapa pejabat daerah dan wakil-wakil dari kecamatan-kecamatan yang terdapat dalam skema prioritas pengembangan, pada hari Rabu (30/04).

Rapat dimulai dengan penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tentang berbagai opsi jalur jalan kabupaten yang bisa diajukan untuk pengembangan menggunakan dana CSR.

Jalur yang sedang dipikirkan meliputi area di Kecamatan Kamipang, Katingan Hilir, Tewang Sanggalang Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, sampai Marikit.

Saiful menggarisbawahi keharusan mencapai kesepakatan untuk membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kemudahan akses serta merangsang perkembangan ekonomi.

"Jalanan yang menjadi prioritas harus dapat digunakan oleh banyak orang dan membawa keuntungan besar untuk warga sekitar. Hal ini berkaitan dengan keterhubungan, mobilitas barang dan manusia, serta memacu aktivitas ekonomi di area-area penting," ungkap Saiful secara tegas.

Dia pun menginginkan agar semua peserta bisa bertukar pikiran secara bebas dan menyetujui proposal prioritas yang nantinya akan diajukan dalam diskusi mendatang bersama para pebisnis di Kabupaten Katingan.

Menurut Saiful, hasil pertemuan ini akan menjadi landasan dalam menyusun ulang perjanjian bersama yang nantinya akan didiskusikan dengan pengusaha. Apabila mencapai kesepakatan, dana tanggung jawab sosial korporasi dari sektor swasta tersebut akan dialokasikan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten secara nyata.

"Dalam upaya ini, Pemerintah Kabupaten Katingan mengharapkan agar pembangunan infrastrukturnya bisa dipercepat dengan kerja sama antar berbagai pihak. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa anggaran masyarakat dapat dioptimalkan dan dialokasikan secara efektif ke dalam proyek-proyek utama yang lain," ungkapnya. (eri/kpg)