Berikut adalah riwayat Tia Fitriani, seorang anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Nasdem, yang menjadi perhatian karena ia menuntut agar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi diundang ke gedung DPRD Jawa Barat.
Tia Fitriani mendapat perhatian usai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat.
Pada pertemuan yang diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Mei 2025, Tia dengan terbuka mengharapkan agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, datang ke gedung DPRD.
Tia mengemukakan permohonan tersebut selama sidang pleno yang bertujuan untuk menganalisis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama dengan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan di kantor DPRD Jabar pada hari Jumat, 16 Mei 2025.
Tia menilai komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif selama ini tidak berjalan baik.
"Mendapat persetujuan dari pemimpin, Tia Fitriani dari Fraksi Nasdem, hingga saat ini Bapak Wagub yang berada di tempat ini dengan jujur mengatakan bahwa jika kita dibandingkan seperti pasangan suami istri, sepertinya keadaan kita tidaklah baik-baik saja," ungkap Tia pada pertemuan itu.
Selain itu, dia mengatakan bahwa selama memegang jabatan dalam tiga masa tenornya tersebut, belum pernah ada kebersamaan yang baik antara DPRD dengan Gubernur.
"Pada masa jabatan ketiga saya di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru kali ini kami menyadari adanya kurangnya kerjasama yang baik, sehingga informasi dari daerah pemilihan menjadi sulit disampaikan," jelasnya.
Tia menginginkan agar ketua DPRD bisa membantu dalam menyelenggarakan pertemuan diantara wakil rakyat dan Gubernur Jabar.
Dia menyatakan bahwa komunikasi tidak akan berlangsung dengan baik bila anggota legislatif perlu mengunjungi kediaman resmi gubernur.
"Kami tidak dapat mendengar. Oleh karena itu, harap diizinkan untuk bertemu dengan gubernur, namun bukan berarti kami perlu mengunjungi kediamannya," katanya.
Tia selanjutnya mengusulkan agar panggilan kepada Dedi Mulyadi dilakukan untuk datang ke gedung DPRD Jabar sehingga pertemuan tersebut dapat berlangsung.
Pertemuan hanya terjadi di sini pimpinan, di instansi DPRD, di bangunan DPRD, tempat dimana rakyat bercermin dan menyuarakan keinginannya. Lokasi yang telah menjadi sumpahan kita dalam membela aspirasi warga di daerah pemilihan masing-masing.
"Begini saja, bagus kan? Alhamdulillah. Terima kasih, atasannya," ujarnya.
Profil Tia Fitriani
Menurut informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh DPRD Jabar, Tia Fitriani dilahirkan di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 10 Januari 1966.
Tia Fitriani adalah seorang perwakilan legislatif berpengalaman.
Pada saat ini, dia bertugas sebagai anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat yang mengurusi bidang ekonomi, untuk masa jabatan tahun 2019 sampai 2024.
Di samping itu, Tia juga terlibat aktif dalam Dewan Koordinasi dan Badan Penyusunan Peraturan Daerah DPRD Jawa Barat.
Dia dipilih dari dapil 2 yang mencakup area Kabupaten Bandung.
Menurut informasi dari Jariungu, Tia mampu mendapatkan 53.574 suara dalam pemilihan umum tahun 2024 dan ini memastikan dia akan kembali menempati posisi sebagai anggota legislatif.
Berdasarkan informasi dari situs Jariungu, Tia berhasil mendapatkan 53.574 suara dalam pemilihan umum tahun 2024 dan dengan demikian akan kembali menjabat sebagai anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat.
Alamatnya berada di Jl. Kebon Waru Tengah Nomor 5, Dusun Kacapuring, Distrik Batunuggal, Kota Bandung.
Dedi Mulyadi Mengkritisi DPRD Jawa Barat
Sektoriya, Dedi Mulyadi melayangkan kritikan terhadap posisi DPRD Jawa Barat.
Kini sedang berlangsung suatu konflik antara Dedi Mulyadi dengan DPRD Jawa Barat. Penyebab utamanya adalah absennya seluruh anggota dewan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangungan (Musrenbang) yang diselenggarakan di Kabupaten Cirebon pada tanggal 7 Mei 2025.
Lewat video di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang diunggah hari Sabtu, (17/5/2025), Dedi mengungkapkan kekecewaanya.
Menurutnya, anggota parlemen tidak menunjukkan sikap saling menghormati sebagaimana layaknya pihak pengambil keputusan.
"Forum Musrenbang adalah tempat suci, meski diundang mereka enggan hadir. Mereka ingin dipermalukan namun selalu meremehkan orang lain. Meskipun berharap untuk dimintai pendapatnya, tetapi sebenarnya tidak pernah bersedia ambil bagian," ungkap Dedi melalui video tersebut seperti dikutip dari Tribun Jabar.
Dia pun menyuarakan kritikan terhadap sikap DPRD Jawa Barat yang ia anggap sering kali berlawanan arah dengan usaha eksekutif untuk memajukan wilayah tersebut.
Disebutkan oleh Dedi, beberapa program yang bertujuan untuk masyarakat justru dianggap menyalahi undang-undang dasar.
"Saya mengklaim bahwa saya mendukung rakyat, bertarung demi rakyat, dan saat membuat anggaran pun untuk kepentingan rakyat, namun tetap tidak diterima dan dianggap telah menyalahi konstitusi," ujarnya.
(/Tribunnews/Tribun Timur)
Social Plugin