.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi tidak ingin membahas terlalu jauh tentang rencana pengambilalihan Gojek oleh Grab. Menurutnya, masalah tersebut di luar ranah otoritas Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Pertolongan saya minta agar tidak dimasukkan ke area tersebut. Ini urusan bisnis; jika membicarakan akuisisi, pasti kedua belah pihak memiliki aturan sendiri tentang akuisisi ini. Oleh karena itu, saya enggan campur dalam hal yang bukan menjadi tanggung jawab saya," ungkap Dudy pada konferensi pers seputar penyelenggaran jasa transportasi online di Aroem Resto dan Cafe, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Dudy mengatakan bahwa pihak pemerintahan pasti akan melakukan pemantauan terhadap rencana pengambilalihan tersebut. Menurutnya, tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan publik.
"Poin utama yang perlu dipertimbangkan adalah efeknya pada masyarakat. Bisa jadi pemerintah di segi ini kelak akan mengirimkan tim dari kementerian ekonomi untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh masalah ini terhadap rakyat," kata Dudy.
Dia menyebutkan bahwa rencana akuisisi ini pun menarik perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena Gojek berada di bawah GoTo sebagai sebuah perusahaan publik. Menurut Dudy, OJK memiliki aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan seperti itu jika mereka ingin melanjutkan dengan proses akuisisi tersebut.
"Diperlukan transparansi dalam memberikan informasi oleh setiap perusahaan tentang rencana tersebut, entah itu perusahaan yang akan diakuisisi atau yang melakukan akusisi," ungkap Dudy.
Social Plugin