Tidak banyak program nasional yang dapat mengganggu Amerika Serikat. Akan tetapi, QRIS atau Standar Kode Respon Cepat Indonesia merupakan pengecualian.
Di ranah pembayaran digital, QRIS tidak hanya berhasil tetapi juga merombak peta kekuatan di tingkat global.
Dia merupakan teladan untuk proyek teknologi digital hasil karya putra bangsa yang tidak hanya bersifat inklusif dan hemat biaya, namun juga sangat cerdas dalam pengaturannya sehingga mampu mengurangi dominasi besar perusahaan seperti Visa dan Mastercard di pasaran.
Tetapi dibalik kesuksesannya, terdapat ancaman yaitu politisasi dan campur tangan kepentingan yang dapat merusakkannya dari dalam.
Dari Toko ke Dunia: Berapa Suksessnya QRIS?Secara resmi dirilis tanggal 17 Agustus 2019, QRIS merupakan produk dari kerja sama diantara Bank Indonesia, ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia), serta pemain-pemain dalam industri pembayaran digital.
Sistem ini resmi diwajibkan sejak tanggal 1 Januari 2020 dan telah menjadi patokan nasional dalam hal transaksi menggunakan kodeQR.
Hasilnya mudah dipahami namun bersejarah: menggabungkan seluruh platform transaksi digital, baik itu bank atau startup finansial teknologi, menjadi sebuah sistem tunggal yang dapat diakses melalui kodeQR saja.
Efeknya sangat besar. Dalam tahun pertamanya, QRIS merekam 124 juta transaksi dengan nilai total Rp8 triliun.
Empat tahun setelah itu, di tahun 2024, volume transaksinya meningkat menjadi 6,24 miliar transaksi yang bernilaiRp659 triliun.
Sudah ada 55 juta warga Indonesia yang rutin memakai QRIS, sementara itu kurang lebih 36 juta pedagang, kebanyakan usaha mikro dan kecil menengah (UMKM), telah tersambung dengan sistem tersebut.
Ukuran skalanya sangat luas hingga QRIS bertransformasi menjadi salah satu metode pembayaran digital yang memiliki tingkat penyebaran ke pedagang terluas di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan secara global.
Dari segi skala proyek-proyek pemerintahan, peningkatan melebihi 100% setiap tahun merupakan sesuatu yang amat jarang terjadi.
QRIS tak sekadar mencakup area perkotaan saja, melainkan hingga ke daerah pedalaman pedesaan. Sampai sekarang, bahkan penjual gorengan di tepi jalan raya pun sudah dapat menerima transaksi digital.
Menyulut Amerika dengan Protes dari Negara SuperpowerKeberhasilan QRIS tidak hanya menjadikannya suatu prestasi bangsa yang membanggakan, namun juga menciptakan ketakutan bersama di kancah internasional.
AS melalui USTR dengan tegas mengajukan protes terhadap adanya QRIS serta sistem GPN.
Mengapa demikian? Karena sistem tersebut dinilai mempersulit masuknya perusahaan-perusahaan asal Amerika seperti Visa dan Mastercard ke pasaran Indonesia.
Tepat seperti itu, sejak diperkenalkannya QRIS, bagian pasar untuk Visa menurun dari 57% hingga 38%, sementara bagi Mastercard berkurang dari 26% menjadi 24%.
Meski sebelumnya dominasi dari dua perusahaan tersebut di bidang transaksi non-tunai sudah mulai berkurang secara bertahap dengan adanya sistem lokal baru.
Di tahun 2024, jumlah transaksi melalui QRIS sudah mencapai angka $43 miliar, sehingga menurunkan pengaruh dominan yang selama ini dimiliki Amerika dalam mengendalikan sistem keuangan global.
Saat Donald Trump mengekspresikan ketidaknyamanan tentang mekanisme perbankan di Indonesia, ini tidak semata-mata berkaitan dengan finansial. Mereka khawatir yang utama adalah kurangnya kendali serta kesulitan dalam mengakses informasi tersebut.
Sejak dahulu, segala bentuk transaksi menggunakan kartu Visa ataupun Mastercard akan membuat data Anda ikut mengalir keluar negeri. Namun dengan adanya QRIS, kontrol tersebut kini beralih ke penguasaan dalam negeri.
Mengapa QRIS Sangat Populer?Terdapat tiga faktor pokok yang mendasari keberhasilan QRIS. Yang pertama adalah adanya visi yang jelas serta pimpinan berpendidikan teknis dari Bank Indonesia.
Kedua, kerjasama yang luas mencakup seluruh pemangku kepentingan di sektor industri seperti bank, perusahaan fintech, dompet elektronik, otoritas pengawas, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketiga, implementasi yang kencang dan berjenjang dengan baik.
Bank Indonesia mengetahui bahwa sistem pembayaran digital di Indonesia tahun 2019 cukup terpecah-pecah. Tiap pedagang perlu menginstal banyak kode QR yang berasal dari beberapa penyedia jasa berbeda.
Hal ini mempersulit baik pembeli maupun penjual. Oleh karena itu, muncullah gagasan yang simpel tapi cemerlang: menciptakan sebuah standar kode QR nasional tunggal. Kemudian Bank Indonesia merujuk pada spesifikasi EMVCo, yaitu standar internasional untuk kode QR, sehingga masih dapat bekerja sama dengan sistem global.
Berikutnya, Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Instan (ASPI) serta sejumlah pelaku di bidang ini, melibatkan bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, dan BRI, juga perusahaan teknologi finansial seperti GoPay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay, dan masih banyak lagi. Mereka semua berkumpul dan sepakat menggunakan standar seragam yaitu sistemQRIS.
Lebih dari itu, para pemain industri tak sekadar diharuskan untuk mengejar, tetapi mereka harus betul-betul berpartisipasi dalam tahap perencanaan dan pembinaannya. Tidak ada sikap individualistik atau pertikaian hak milik antara pihak-pihak yang terkait. Semuanya menyadari bahwa ini adalah sebuah usaha bersama. Inilah rahasia keberhasilannya.
Potensi Bahaya: Ketika Proyek Sukses Jadi Rebutan KekuasaanNamun justru karena terlalu sukses, QRIS kini berada di zona bahaya. Proyek ini sangat bersih, efisien, dan netral, sesuatu yang jarang terjadi dalam birokrasi. Tapi seperti kata pepatah, semakin terang sinarnya, semakin besar bayangannya.
Politisasi mulai mengintai. Ketika sebuah proyek nasional mendapat sorotan global, selalu ada politisi yang ingin menempelkan namanya. Klaim demi klaim bisa muncul.
Tidak mustahil bahwa nantinya QRIS akan dipindahkan ke kementerian tertentu atau menjadi program prioritas dari suatu partai politik.
Lebih berbahaya lagi apabila sistem ini dieksploitasi untuk tujuan kampanye politik, penyaluran bantuan sosial, atau kumpul-kumpul data pemilih.
Bayangkan jika data transaksi rakyat Indonesia, dari gorengan yang dibeli di warung sampai kebutuhan pokok di minimarket dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Maka ancaman terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam negeri sendiri.
QRIS Sebagai Simbol Kedaulatan DigitalYang membuat QRIS sangat strategis bukan hanya karena ia memudahkan transaksi, tapi juga karena ia simbol kedaulatan digital.
Dia menunjukkan bahwa Indonesia mampu menciptakan sistem keuangan nasional yang efektif, maju, dan merata tanpa harus mengandalkan entitas asing.
Dan hal ini dapat membuka peluang sebagai contoh. Bila QRIS berhasil, mengapa proyek-proyek pemerintah yang lain tak bisa menyusul dengan menerapkan cara kerjanya?
Persyaratannya sederhana: harus dikendalikan oleh institusi yang teknokratis, dilaksanakan dengan prinsip meritokrasi, serta mencakup pemangku kepentingan dari dunia industri sejak tahap awal, tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan politis atau digunakan demi keuntungan jangka pendek.
Di masa depan, sistem QRIS akan semakin maju. Telah hadir inovasi bernama QRIS Tap berbasis NFC yang membolehkan proses pembayaran cukup dengan menyentuh ponsel pengguna ke perangkat penjual dalam waktu kurang dari 0,3 detik.
Tidak menutup kemungkinan di masa mendatang, sistem ini dapat diselaraskan dengan PayPal, Apple Pay, atau platform internasional lainnya.
Mengelola Proyek Besar agar Tetap Objektif dan Membawa ManfaatQRIS sudah menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia dapat beroperasional secara efisien, sigap, serta tanpa korupsi.
Namun, sejarah pun mengungkapkan bahwasanya berbagai ide besar seringkali hancur akibat campurnya kuasa.
Maka dari itu, melindungi QRIS sama dengan melestarikan masa depan perbankan digital Indonesia. Proyek ini harus kita hindari untuk terjatuh ke pihak yang tak bertanggung jawab atau hanya dimanfaatkan sebagai sarana kontrol.
Kami perlu lebih banyak program serupa dengan QRIS yang didirikan melalui kerja sama, dikelola oleh ahli teknologi, serta mendukung masyarakat golongan bawah.
Namun yang lebih penting, kita memerlukan kesadaran politik dan dari masyarakat umum agar dapat menyimpannya seperti itu.
Sebab di era semakin digital ini, orang yang menguasai sistem pembayaran secara tidak langsung akan mengontrol jalannya perekonomian serta demokrasi.
Social Plugin