Kebijakan Baru Dedi Mulyadi: Pendidikan Militer dan Jam Malam untuk Pelajar menjadi Sorotan Controversial

- Dedi Mulyadi diketahui membuat kebijakan soal Pendidikan militer yang saat ini menjadi kontroversi. Sang Gubernur Jabar kini malah bakal terapkan jam malam bagi pelajar.

Sosok Dedi Mulyadi kini sedang menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, kebijakan sang Gubernur Jawa Barat itu sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan publik.

Kebijakan yang menuai pro kontra dari Dedi Mulyadi adalah pengiriman murid-murid bandel ke barak militer. Bahkan Gubernur Jawa Barat hingga dilaporkan kepada Komnas HAM karena hal ini.

Setelah menyusun kebijakan tentang pendidikan militer, Dedi Mulyadi kembali mencetuskan ide revolusioner terkait pemberlakuan jam malam untuk para siswa. Ide tersebut timbul setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan kesepakatan bersama dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya guna menghentikan tindakan premanisme serta memperkuat rasa keamanan di kalangan warga.

"Jam tertentu mungkin saya akan berlakukan. Pada hari belajar, tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 (malam) misalnya, karena kan mereka harus di rumah, di luar godaannya terlalu banyak," ujar Dedi, Sabtu (17/5/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Dedi menyampaikan bahwa kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pihak kepolisian diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih tertib serta disiplin di jalan raya. Termasuk juga upaya untuk menanggulangi berbagai persoalan yang bisa merusak masa depan remaja.

"Narkoba, obat ilegal, minuman campuran yang ada di mana-mana serta penguatan pengawasan atas siswa sekolah," ujarnya.

Sekilanya, Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya untuk melawan praktek premanisme yang dinilai gangguan bagi masyarakat dan penghalang investasi. Untuk memperlihatkan komitmennya terhadap pemberantasan tindakan ini, Dedi Mulyadi telah menandatangan MoU bersama Kapolda Jabar, Kapolda Metro, beberapa Walikota/Lurah setempat, serta Kapolres dari seluruh wilayah Jawa Barat di gedung Pakuan, Bandung pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025.

Perjanjian itu meliputi berbagai aspek, termasuk perbaikan infrastruktur keamanan di daerah Jawa Barat serta pembentukan lingkungan bisnis yang kondusif.

Seterusnya menciptakan banyak lapangan pekerjaan serta di dalamnya terdapat usaha untuk menguatkan dasar keamanan setiap wilayah dan area perindustrian, sekaligus mendorong pertumbuhan iklim ekonomi yang mendukung, dengan tujuan melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Terdapat kenyamanan di pasar serta beragam tempat lainnya," kata Dedi.

Rencananya akan memberlakukan pembatasan waktu untuk para siswa, dan sekarang Dedi Mulyadi mengungkapkan pandangan tentang kebijakan pendidikan militer yang sedang menciptakan perdebatan di kalangan publik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan penghargaannya kepada saran yang diberikan oleh KPAI berkaitan dengan program penguatan karakter yang termasuk anak-anak berperilaku istimewa dalam latihan di asrama tentara.

Menurut dia, KPAI merupakan institusi dengan kapabilitas, standar, serta keahlian terbaik dalam melindungi hak-hak anak di tanah air.

"Langkah-langkah yang kita ambil ini sebagian besar dipicu oleh empati terhadap sesama manusia serta keinginan untuk bertanggung jawab mengingat betapa rumitnya masalah anak-anak di Jawa Barat," ujar Dedi melalui pernyataan tertulis, Sabtu (17/5/2025), seperti dilansir dari Kompas.com.

Dia menyebutkan bahwa sekarang banyak orangtua telah kehilangan kapabilitas dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Pada kondisi serupa yang sulit diatasi tersebut, tugas pemimpin lokal seperti gubernur, bupati, atau walikota penting untuk mencari jalan keluar, bahkan jika harus menggunakan metode darurat.

Dedi mendeskripsikan situasi itu serupa dengan penanganan korban bencana. Terkadang, para korban tidak dilayani oleh dokter spesialis, melainkan hanya diurus oleh bidan atau perawat.

"Dengan sangat kami meminta KPAI untuk mengambil alih penanganan kasus ini, karena masih ada banyak anak di Jawa Barat yang belum mendapatkan perhatian dari Pemprov Jabar dan para kepala daerahnya," tegas Dedi.

Dia meminta agar KPAI berpartisipasi secara aktif dalam penanganan permasalahan anak-anak, sebab masih ada banyak area yang belum mencapai oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut Dedi, dengan adanya partisipasi dari KPAI, beban bagi pemerintah daerah dapat menjadi lebih ringan.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya KPAI untuk memahami tantangan yang lebih luas. Tiap harinya, dia mendapat berita tentang insiden pelecehan seksual terhadap anak-anak.

"Saya bekerja sama dengan semua Kapolres untuk mengambil langkah-langkah termasuk bertindak, menyelidiki, menyerahkan ke pihak berwenang, dan bahkan menahan mereka yang melancarkan pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur," katanya.

Sebelumnya, KPAI mengungkapkan keprihatinan mereka tentang program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang dicanangkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Menurut KPAI, program ini bisa saja melanggar hak-hak anak karena tidak adanya partisipasi dari para ahli psikologi untuk memberikan pertimbangan sebelum memasukkan anak-anak ke asrama militer. (*)