TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Muhammadiyah menolak pernyataan Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, mantan Dankormar.
Sektor sebelumnya, Suharto mengklaim bahwa MUI dan Muhammadiyah telah memberikan dukungan terhadap ide pembatasan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Suharto menyatakan bahwa dia menerima dukungan dari Muhammadiyah dan MUI yang terjadi usai sebuah pertemuan di suatu lokasi tertentu di Jakarta.
Bukan hanya itu saja, Suharto juga menyatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung setelah pihaknya diminta khusus oleh Muhammadiyah dan MUI.
"Lebih jauh lagi, saya diberi undangan oleh MUI dan Muhammadiyah. Saya bertemu dengan beliau Pak Harto serta memberikan dukungan (sehubungan dengan delapan poin sikap Forum Purnawirawan TNI). (Apakah itu berupa dukungan individu atau organisasi?) Dalam hal ini adalah organisasi," ungkapnya seperti yang terlihat dalam kliping video YouTube iNews pada hari Rabu, 7 Mei 2025.
Maka saat itu kami mengirim surat kepada mereka. ('Perwakilan Muhammadiyah dan MUI' -red), 'pak, nantinya akan ada undangan untuk pertemuan di tempat tersebut, namun kami mendukung delapan (poin dari Forum Purnawirawan TNI),' lanjut Suharto.
Suharto menyatakan, pada rapat itu, ia pernah berjumpa dengan Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan.
"Barusan saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal MUI yang bernama belakangnya Tambunan," terangnya.
Akan tetapi, sekarang pernyataan Suharto yang mengklaim bahwa MUI dan Muhammadiyah mensupport impeachment Gibran sudah ditolak.
Maka, siapakah tokoh Letjen TNI Mar (Purn) Suharto itu?
Profil Pendek Jenderal Besar Angkatan Darat Mar (Purn) Suharto
Nama: Suharto
Tanggal kelahiran: 2 Desember 1947
Almamater: Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1969
Letnan Jenderal TNI Angkatan Laut (purnawirawa) Suharto dianggap sebagai teman karier yang lama serta partner dalam berjuang bersama Presiden Republik Indonesia kedelapan, yaitu Prabowo Subianto.
Sepanjang karirnya, Suharto pernah menduduki posisi sebagai Komandan Korps Marinir ke-12 (Dankormar) selama kurun waktu tiga tahun, tepatnya antara tahun 1996 hingga 1999.
Dengan posisi tersebut, dia berperan signifikan dalam pembangunan dan penegakan TNI AL Indonesia.
Sebelum mengambil posisi sebagai Dankormar, Suharto sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur AAL dari tahun 1995 hingga 1996.
Ia dikenal sebagai pemilik Satya Lencana Seroja dan tanda jasa Bintang Jalasena Nararya.
Puncak kariernya Suharto tercapai ketika ia diangkat menjadi Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (Irjen Dephankam) pada tahun 1999.
Pada posisi yang saat ini disebut sebagai Irjen di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), pangkat Suharto dinaikan menjadi tiga bintang.
Kariernya di bidang militer Suharto tidak terlepaskan dari dampak latar belakang keluarga.
Suharto merupakan anak dari seorang tentara Angkatan Darat TNI dengan pangkat Sersan Kepala, yang terakhir kali bertugas sebagai Danramil di Padang Bulak Tanding, Sumatera Selatan.
Karena itu, dia memutuskan untuk berkhidmat dan melayani negeri melalui jalur militer.
Suharto mengakhiri studinya di Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan kelima belas tahun 1945.
Dia melanjutkan studinya di Sekolah Staf & Komando Angkatan Darat (Seskoad) serta Sekolah Staff & Komando ABRI (Sesko ABRI) pada tahun 1992.
Tolakan Klaim MUI dan Muhammadiyah Mendukung Penggunaan Pemakzulan terhadap Gibran
Anwar Abbas, yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah membantah klaim bahwa kedua organisasinya turut serta dalam upaya pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka untuk posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Anwar menyatakan bahwa Muhammadiyah serta MUI tidak terlibat dalam urusan politik praktis.
Dia juga menggarisbawahi bahwa ide tentang pemakzulan Gibran tidak berada dalam wilayah dua organisasi Islam ternama di Indonesia itu.
Terkait dengan penyebaran informasi yang menyatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung d impeachment-nya saudara Gibran untuk posisi Wakil Presiden, izinkan saya mengklarifikasi bahwa kedua organisasi tersebut tidak terlibat dalam urusan politik praktis.
"Pendorongan untuk mengajukan pemakzulan terhadap wakil presiden ini telah secara jelas merambah ke area politik yang nyata, dan hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab MUI maupun Muhammadiyah," ujarnya melalui pernyataan tertulis kepada Tribunnews.com pada hari Rabu (7/5/2025).
Anwar menggarisbawahi bahwa Muhammadiyah serta MUI hanya fokus pada tujuan agar pemerintah dapat bertindak dengan baik demi kemajuan bangsa dan memberikan kualitas hidup terbaik bagi masyarakat Indonesia.
Dia menyebut kedua lembaga itu bertujuan menciptakan keamanan serta kemakmuran untuk masyarakat Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pancasila dan undang-undang dasar negeri ini.
"Perhatian utama dari MUI dan Muhammadiyah adalah tentang cara agar presiden dan wakil presiden dapat melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara ini," tambah Anwar.
"Maka masyarakat dapat hidup dengan tenang, harmonis, makmur, senang hati, dan merdeka, sambil menikmati atmosfer yang adil dan menghormati norma-norma budaya serta pedoman kepercayaan sebagaimana ditetapkan melalui dasar negara Pancasila dan undang-undangan nasional," katanya.
Artikel ini sudah dipublikasikan di Tribunnews.com
Peroleh informasi tambahan melalui kanal WhatsApp. di sini
Baca berita lainnya di Google News
Social Plugin