
Komisi untuk urusan wisata tersebut menegur pemerintah bahwa UNESCO telah menerbitkan peringatan merah sejak September 2023 dan memberikan tenggat waktu selama dua tahun bagi pengelolaan geopark atau taman bumi agar diperbaiki.
"Bijaklah dengan status Toba yang ada di UNESCO Global Geopark jangan sampai hilang. Nantinya akan menyesal," kata Bane saat berada di Jakarta pada hari Selasa, 13 Mei 2025 sebagaimana dilaporkan oleh Antara.
Edukasi Masyarakat
Dia menyatakan bahwa saat ini dibutuhkannya kesepakatan bersama melalui upaya pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik.
"Bukanlah gelar yang secara instan menjadikan Danau Toba sebagai primadona wisata," ujarnya.
Kekuatan dari manajemen area danau Toba sebagai destinasi wisata utama untuk memperbaiki kualitas kehidupan penduduk lokal di sekitarnya.
"Menjadi label geopark bukanlah tujuan akhir, tetapi tanggung jawab yang harus diemban," kata Bane.
Menurut mereka, penanganan area taman bumi yang berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus dievaluasi kembali.
"Dengan berbagai tanggung jawab yang besar pada Kementerian ESDM, terdapat ketakutan bahwa pengelolaan geopark mungkin tidak akan mendapatkan prioritas," ungkapnya.
UNESCO Akan Menilai Ulang
Menurut dia, tingkat keterlibatan pemerintah daerah sangat dibutuhkan tanpa perlu menggantikan kepala dinas ataupun keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan Geopark Kaldera Toba.
"Sekali pun, ini merupakan suatu hal yang signifikan karena meraih pengakuan sebagai geopark oleh UNESCO bukanlah perkara sederhana," jelas Bane.
Bane mengungkapkan hal tersebut karena tim penasihat dari UNESCO akan melakukan evaluasi kembali untuk Geopark Kaldera Toba pada juni tahun 2025 yang akan datang.
"Harapannya, dalam dua sampai tiga bulan mendatang, manajemen Danau Toba dapat menghasilkan perkembangan yang positif, sehingga UNESCO tidak akan mencabut status Geopark Kaldera Toba sebagai anggota dari UNESCO Global Geopark," katanya.
Social Plugin