Asosiasi Rumah Sakit Kritik Sistem Pembayaran Klaim JKN

Masalah dalam Sistem Pembayaran JKN

Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Koesmedi Priharto, menyampaikan keluhan terkait skema pembayaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui mekanisme tarif Indonesian Case Based Group (INA CBGs). Ia mengungkapkan bahwa sistem ini memberatkan kemampuan keuangan rumah sakit.

“Ini menekan kemampuan keuangan rumah sakit,” ujar Koesmedi dalam rapat panitia kerja Jaminan Kesehatan Nasional, di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

Apa Itu INA CBGs?

INA CBGs adalah metode pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit yang mengelompokkan pasien berdasarkan diagnosis dan tindakan medis untuk menentukan tarif paket layanan. Namun, penggunaan skema ini menimbulkan beberapa tantangan bagi rumah sakit.

Menurut Koesmedi, rumah sakit kesulitan mengembangkan layanan, memperbarui alat-alat kesehatan, dan melakukan pemeliharaan fasilitas sesuai standar mutu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh tarif INA-CBGs yang jarang dievaluasi dan tidak mencakup komponen penting seperti pemeliharaan alat, pembelian peralatan baru, maupun kemajuan pajak.

Perbandingan dengan Negara Lain

Koesmedi juga menyatakan bahwa negara lain telah meninggalkan sistem pembayaran INA-CBGs. Bahkan di negara asal penggagas sistem ini, metode serupa sudah tidak digunakan lagi.

“Bahkan di negara asal, penggagas sistem ini, metode serupa sudah tidak digunakan lagi,” kata dia.

Harapan PERSI untuk Evaluasi Sistem

Terhadap kesulitan yang dihadapi, Koesmedi berharap pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem ini. Ia menyatakan kesiapan PERSI untuk ikut mencari solusi yang adil agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat berkelanjutan dan seimbang.

Mendorong Penggunaan iDRG

Koesmedi mendorong pemerintah menerapkan mekanisme Diagnosis Related Group (iDRG). “Terus terang kami berharap INA-DRG nanti akan menjadi sesuatu pembiayaan yang lebih tepat dalam pelaksanaan BPJS ini sendiri,” tutur dia.

iDRG adalah skema pembayaran klaim ke rumah sakit yang mengelompokan diagnosis dan tindakan medis berdasarkan tingkat kesamaan penggunaan sumber daya pelayanan. Sistem ini diharapkan bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan INA CBGs.

Langkah-Langkah yang Diharapkan

Selain itu, Koesmedi berharap pemerintah mempermudah penetapan pembayaran klaim BPJS. Ia juga menyarankan adanya lembaga verifikasi independen. Menurutnya, permasalahan yang kerap terjadi pada layanan JKN adalah ketika melakukan verifikasi.

Pentingnya Sosialisasi iDRG

Koesmedi mendesak pemerintah segera mensosialisasikan iDRG di seluruh rumah sakit. “Rumah sakit tentu harus segera mengadopsi, di mana pembiayaan merupakan unsur utama penunjang pelayanan,” katanya.

Dengan adanya sosialisasi dan implementasi iDRG, diharapkan rumah sakit dapat lebih efisien dalam mengelola anggaran dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.