, Jakarta Kepala Bagian Humas Presidensial (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa aspirasi yang disuarakan oleh para pengemudi ojek online (ojol) telah direspons secara cepat oleh pemerintah. Hasan mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah melakukan dialog dengan perwakilan ojol untuk mengatasi sejumlah persoalan yang mereka hadapi.
"Sepertinya tugas hari ini sudah rampung. Tadi sore, mereka telah menyelesaikan sesi keterangan pers bersama para jurnalis. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan memberikan respon yang cukup sigap," ungkapnya di Senin, 19 Mei 2025.
Dia menyebutkan bahwa pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, sudah melakukan tindakan proaktif dengan membuka arena diskusi untuk menerima keluhan serta semua aspirasi dari para pengemudi ojek online.
“Kementerian Perhubungan sudah melakukan media briefing dan dialog dengan perwakilan ojol. Mereka terbuka untuk mendiskusikan aspirasi terkait regulasi dan kesejahteraan,” katanya pula.
Hasan menebarkan bahwa pihak berwenang menghargai hak rakyat dalam menyuarakan pandangan mereka, tetapi ia meminta supaya tindakan tersebut dijalankan dengan tertiban serta tanpa merusak kepentingan umum.
"Menyuarakan pikiran merupakan hak konstitusi. Namun, kami menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan publik," katanya.
Menurut Hasan, kementerian serta lembaga berwenang akan mengevaluasi setiap saran dari para sopir ojek online dengan cermat guna mendapatkan jawaban optimal yang memberikan manfaat bagi semua pihak terlibat.
"Kami berusaha mencari solusi yang adil untuk semua pihak. Usaha harus bisa berkembang, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, serta kondisi finansial para supir pun ikut membaik," imbuhnya.
Pengendara ojek online merencanakan untuk melaksanakan protes massal pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 dimulai pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Demonstrasi tersebut disebabkan oleh beberapa permintaan yang hingga kini belum menerima respon yang cukup dari pihak pemerintahan maupun perusahaan aplikasi terkait.
Beberapa tuntutan yang diajukan termasuk keterbukaan dan kesetaraan terhadap pendapatan. Para pengemudi meminta ketegasan serta keadilan dalam mekanisme pembagian laba antara diri mereka sendiri dengan perusahaan aplikasi tersebut.
Selanjutnya, mereka mengajukan permohonan untuk menaikkan tarif dasar karena dirasa tidak sesuai dengan biaya operasional serta keperluan hidup. Para pengemudi ojek online pun mendambakan ada perlindungan sosial, seperti asuransi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
Di samping itu, komunitas ojek online tidak setuju dengan tindakan pemblokiran akun tanpa pemberitahuan dari perusahaan aplikasi jika tidak ada keterbukaan prosedur. Mereka pun mendesak agar diberikan kesempatan berpartisipasi dalam penyusunan keputusan kebijakan yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya.
Sebagai tindakan penentangan, para sopir ojek online merencanakan untuk menonaktifkan aplikasi mereka selama sehari penuh. Hal ini diyakin oleh banyak orang dapat mengganggu sistem transportasi serta jasa pengantaran barang di beberapa wilayah perkotaan.
Social Plugin