, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD Mayor Jenderal (Purn) Komaruddin Simanjuntak mengakui tidak mengundang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada kegiatan halalbihalal Persatuan Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Kegiatan ini, kata dia, hanya mengundang purnawirawan TNI dan keluarga besar tentara.
" Ini adalah seorang purnawirawa serta seluruh anggota keluarganya dari kalangan militer. Misalnya saja Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berasal dari latar belakang militer," katanya di Balai Kartini, Jakarta, pada hari Selasa, 6 Mei 2025.
Walaupun Gibran tidak diundang, acara tersebut tetap mengundang Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan, kegiatan ini tidak ada hubungannya dengan isu pemakzulan Gibran . Organisasinya juga tidak membahas isu pemakzulan itu. Kegiatan ini, kata dia, murni halalbihalal.
Komaruddin juga menilai wajar usulan Forum Purnawirawan TNI dalam sistem demokrasi. Apalagi, Komaruddin mengatakan, tokoh-tokoh Forum Purnawirawan TNI sudah memberikan kontribusi besar bagi bangsa.
"Tetapi hal tersebut tidak berarti mereka tak setuju dengan pemerintah. Saya rasa mereka ingin menciptakan negara yang lebih baik," ujarnya.
Walau demikian, Presiden Prabowo Subianto tetap hadir dalam acara tersebut. Di tempat yang sama, Prabowo ditempatkan di meja bersama mantan wakil presiden Try Sutrisno serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Juga terlihat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut berpartisipasi.
Awalnya, Gibran Rakabuming Raka tak nampak pada acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, pada hari Selasa, 6 Mei 2025. Namun, saat itu pula, Gibran berada bersama dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mengunjungi area pertanian di Desa Kollesia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, juga pada tanggal tersebut yaitu 6 Mei 2025. Saat melakukan peninjuan tersebut, mereka mendapatkan beberapa pengaduan dari warga setempat.
Sebelumnya, Komaruddin menyatakan bahwa undangan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, tim kerja kabinet berwarna merah putih, pemimpin daerah, serta para pebisnis dikirim karena terdapat hubungan dengan keluarga besar Tentara Nasional Indonesia-Polis Negara Republik Indonesia (TNI-POLRI).
Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengajukan delapan poin permintaan ke pemerintah di bawah pimpinan Prabowo. Salah satu dari poin-poin tersebut adalah meminta pencopotan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Mayor Jenderal (Purn) Sunarko yang menyampaikan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa semua tuntutan yang disuarakan oleh forum purnawirawa TNI merupakan suara dan kekhawatiran yang terkumpul dari para prajurit serta masyarakat umum.
Menurutnya, selama proses penominasianya sebagai wakil Prabowo, Gibran sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sistem kehakiman.
"Kami hanya mengekspresikan aspirasi internal," ujar Sunarko ketika dihubungi. Tempo, Jumat, 2 Mei 2025.
Penasehat Khusus Presiden untuk Masalah Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Prabowo telah memberi kesempatan untuk berjumpa dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut pencopotan jabatan Gibran.
"Beliau (Prabowo) akan memberikan kesempatan untuk bertemu dengan mereka (forum purnawirawan TNI). Tidak ada hambatannya," ujar Dudung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam tulisan ini
Social Plugin