
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perpindahan manajemen aset Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran Jakarta ke bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anggatha Nusantara (Danatara). Menurut penilaian Prabowo, dengan mentransfer aset PPK Kemayoran yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara ini akan meningkatkan jumlah total aset Danatara menjadi mencapai US$ 1.040 triliun.
Prabowo mengatakan bahwa aset PPK Kemayoran yang mencakup area seluas 450 hektare tersebut dinilai seharga US$ 40 miliar atau setara dengan Rp 656,8 triliun. "Kemayoran kemungkinan bernilai US$ 40 miliar. Nantinya ini akan dipindah tangani dan dikelola oleh Danantara," ungkap Prabowo ketika menyampaikan panduan dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin (5/5).
PPK Kemayoran sekarang dikenal sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang dikendalikan oleh unitkerja Kementerian Sekretariat Negara. Kawasan PPK Kemayoran mencakup luas area 450 hektar dengan empat blok utama: Blok A untuk Hunian, Blok B untuk Perkantoran, Blok C untuk Niaga, serta Blok D untuk Ruang Terbuka Hijau.
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran menyediakan beragam fasilitas bagi warga setempat seperti Hutan Kota Kemayoran, Lapangan Golf Bandar Kemayoran, Pasar Mobil Kemayoran, Masjid Akbar Kemayoran, serta Masjid Al-Ihsan Kemayoran. Sebelumnya, Prabowo telah menugaskan Danatara mengurus aset dari Komplex Olahraga Gelora Bung Karno (GBK) Senayan di Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa rencana itu adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo, penyerahan aset GBK kepada Danantara tidak dapat dilakukan dengan cepat karena prosedurnya jauh lebih kompleks daripada perpindahan aset yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ini terjadi karena status aset GBK dikendalikan oleh Kemensetneg melalui Badan Layanan Umum (BLU) saat ini. Ciri khas BLU tersebut berlainan dengan BUMN yang cenderung memiliki peran sebagi badan usaha.
Tentu saja kita memerlukan waktu untuk mengatur transisi teknis ini, sebab manajemen aset di bawah BLU memiliki perbedaan dibandingkan dengan penyerahan aset dari BUMN," ungkap Prasetyo dalam rilisnya kepada jurnalis pada hari Rabu (30/4).
Politikus Partai Gerindra tersebut menyebutkan bahwa perpindahan kepemilikan aset GBK dari Kemensetneg kepada Danantara akan diurus secara kolaboratif melintasi berbagai departemen. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses ini: Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan serta Danantara sebagai pemegang potensial dari manajemen aset GBK kedepannya.
Kepala Danantara Rosan Roeslani sempat menyampaikan bahwa GBK direncanakan untuk ditambahkan sebagai salah satu dari sekian banyak aset investasi milik Danantara. "GBK bersama semua area terkait lainnya akan diserahkan kepada Danantara melalui sebuah perencanaan yang sangat teliti," ujar Rosan saat acara Town Hall Danantara berlangsung di Jakarta Convention Center pada hari Senin tanggal 28 April.
Dia menyatakan bahwa tujuan pengelolaan GBK di bawah Danantara adalah untuk membuatnya menjadi sumber daya yang lebih menguntungkan dan berpotensi mendatangkan pendapatan. return of asset dan return of investment .
Rosan juga menunjukkan bahwa semua BUMN yang mencakup total 844 perusahaan, beserta entitas anak dan cucu usahanya, secara resmi tergabung dalam investasi di bawah payung Danantara. "Seluruhnya sudah tunduk pada pengawasan mulai tanggal 21 Maret kemarin," kata Rosan.
Social Plugin