Pemanfaatan Tanah untuk Masyarakat Miskin Ekstrem
Pemerintah berencana memanfaatkan tanah-tanah yang telah dikembalikan ke negara untuk dikelola oleh keluarga masyarakat miskin ekstrem. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, setelah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa jumlah tanah yang dikuasai kembali oleh negara mencapai jutaan hektare. "Tanah-tanah tersebut akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian," ujarnya pada Rabu, 5 November 2025.
Menurut Muhaimin, sekitar 49 persen dari masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa tanah tersebut akan diberikan secara gratis kepada para petani miskin ekstrem. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Selain itu, Muhaimin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.
"Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan mendapat training maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service," kata Muhaimin.
Setelah mengikuti pelatihan, Muhaimin mengklaim bahwa mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja. Menurutnya, langkah ini merupakan terobosan konkret untuk mengatasi kemiskinan ekstrem secara produktif. Sebab, angka kemiskinan ekstrem nasional masih berada di kisaran 1,12 persen atau sekitar 3 juta jiwa.
Penanganan PHK dan Penguatan Sektor Padat Karya
Adapun menanggapi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan besar, Muhaimin menyatakan bahwa pemerintah juga tengah memperkuat sektor-sektor padat karya. Harapan pemerintah adalah sektor tersebut dapat menampung tenaga kerja lebih banyak.
"Ya, sektor-sektor besar yang padat karya itu akan diperbanyak lagi sebagai solusi pengangguran. Di sisi lain, pemerintah akan terus menjaga agar PHK tidak terjadi melalui koordinasi lintas kementerian dan dunia usaha," tutur dia.
Strategi Pengentasan Kemiskinan
Program pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan memberikan akses tanah dan pelatihan kerja, pemerintah berharap mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem.
Beberapa kebijakan yang dicanangkan antara lain: * Pengelolaan tanah yang dikuasai kembali oleh negara untuk diberikan kepada keluarga miskin ekstrem. * Pelatihan kerja yang diberikan kepada kepala keluarga miskin ekstrem selama empat bulan. * Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja melalui penguatan sektor padat karya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berusaha memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Tidak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja dengan menghindari terjadinya PHK yang merugikan rakyat.
Tantangan dan Harapan
Meskipun ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti distribusi tanah yang harus dilakukan secara adil dan efisien, serta pengelolaan pelatihan kerja yang memerlukan sumber daya yang cukup, pemerintah tetap optimistis bahwa langkah ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat miskin ekstrem.
Harapan besar ditempatkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti pelatihan dan memanfaatkan tanah yang diberikan. Dengan demikian, masyarakat miskin ekstrem dapat memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjadi mandiri secara ekonomi.
Social Plugin