Kesepakatan APBD 2026 Membuka Babak Baru Tata Kelola Pembangunan Kota Batu
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu telah mencapai kesepakatan akhir terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Kesepakatan ini disahkan melalui Rapat Paripurna Persetujuan Raperda APBD yang berlangsung pada Kamis, 13 November 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Batu.
Momen ini menjadi awal dari rangkaian program pembangunan yang akan dijalankan pada tahun 2026. Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Batu. Ia menyoroti sinergi produktif antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang memungkinkan seluruh proses pembahasan berjalan efektif dan konstruktif.
Menurut Nurochman, kerja kolaboratif ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Batu. Ia menegaskan bahwa Raperda APBD 2026 akan diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Proses ini diperlukan agar sinkronisasi antara program pembangunan Kota Batu dengan kebijakan pembangunan provinsi serta nasional dapat terjaga dengan baik.
Nurochman memastikan bahwa APBD 2026 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen penggerak kemajuan kota. Dalam rancangan APBD 2026, Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai Rp926,52 miliar. Angka ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan sebesar Rp345,40 miliar serta Pendapatan Transfer sebanyak Rp581,11 miliar.
Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp1,016 triliun, mencerminkan adanya komitmen pemerintah untuk memperluas capaian pembangunan. Fokus utama alokasi anggaran ini meliputi empat bidang prioritas:
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam sektor kesehatan dan pendidikan.
- Penguatan sektor unggulan lokal seperti UMKM, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
- Pembangunan infrastruktur yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan.
- Peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
“Prioritas pembangunan tetap sesuai perencanaan, dari kesehatan, pendidikan, sampai infrastruktur,” ujar Nurochman, menegaskan arah pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam menjalankan pelayanan publik. Menurutnya, setiap bentuk kerja dan pengabdian merupakan wujud komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur tersebut berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang benar-benar efektif dalam mendorong kemakmuran warga. Dengan landasan anggaran yang disusun secara komprehensif dan kolaboratif, ia optimistis Kota Batu dapat melangkah lebih mantap menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan.
Social Plugin